Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai poligami tidak dilarang tetapi harus memiliki syarat-syarat yang berlaku. Salah satunya yaitu izin dari istri.

Hal tersebut juga menurut dia berlaku untuk rencana pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat untuk mengesahkan qanun atau peraturan daerah bertajuk Hukum Keluarga yang di dalamnya mengatur tentang pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan (poligami).

"Poligami tidak dilarang, jangan lupa, tetapi ada syaratnya. Syaratnya tidak mudah. Yaitu harus ada izin istri. Ada istri enggak mau kasih izin suaminya kawin lagi kan sulit. Saya kira kalau bikin qanun juga seperti itu," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (10/7).

Dia menjelaskan tidak mungkin peraturan daerah bertentangan dengan UU Perkawinan. Dalam peraturan tersebut ada menjelaskan bahwa boleh berpoligami asalkan izin istri. Hal tersebut terdapat pada UU Perkawinan Bab 1 tentang Dasar Perkawinan.

Pada pasal 3 ayat 2, yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1 yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan pun akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebi dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sebab itu JK menilai qanun tidak boleh bertentangan pada undang-undang tersebut.

"Karena tidak mungkin qanun bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang ada. Undang-undang perkawinan berbunyi itu. boleh asal ada izin istri tidak mudah," kata JK. | Merdeka.com
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.