Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.
Jakarta - Keberadaan badan yang khusus menangani pemasyarakatan mulai diibutuhkan untuk mengelola lembaga pemasyarakatan dan para warga binaan. Badan ini harus keluar dari otoritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar lebih independen.

Wacana tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang membicarakan RUU Pemasyarakatan di Jimbaran, Bali, Senin (8/7/2019). Dalam FGD yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik itu, Nasir mengatakan, keberadaan badan pemasyarakatan penting karena masifnya masalah di lembaga pemasyarakatan.

“Kami dari F-PKS DPR mengusulkan dibentuknya badan pemasyarakatan sama seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) yang independen, keluar dari Polri," ucapnya. Pihaknya mengungkapkan, saat ini usulan tersebut masih dikaji dan dicari perbandingannya di negara-negara lain agar bisa masuk dalam rumusan RUU Pemasyarakatan.

"Lembaga pemasyarakatan tidak bisa dikelola secara parsial dan melekat di satu kementerian. Badan khusus ini diharapkan nanti mampu mengembalikan warga binaan menjadi lebih baik dan hidup kembali di tengah-tengah masyarakat," urainya lebih lanjut. RUU Pemasyarakatan ini sendiri merupakan usul inisiatif pemerintah yang diharapkan bisa rampung pada periode keanggotaan dewan tahun ini. | Vivanews
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.