 |
| Ilustrasi |
Jakarta - Pemerintah akan membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, alokasi CPNS dan PPPK 2019 untuk pusat 46.425. Sedangkan daerah 207.748.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.
"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya (85.555) untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).
Bima menambahkan, formasi PPPK lebih banyak daripada CPNS karena pemerintah fokus menyelesaikan masalah honorer K2 maupun nonkategori. Dalam rekrutmen PPPK tahap II ini, tidak hanya honorer K2 yang bisa kut. Honorer non K2 juga bisa ikut seleksi.
Sedangkan jabatan apa saja yang akan dibuka, Bima mengatakan, diproritaskan untuk jabatan berkaitan dengan layanan publik. Tenaga pendidikan dan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas.
"Tenaga guru masih jadi prioritas utama karena kekurangan guru. Ini akan diselesaikan duluan, ditambah jabatan lainnya," ucapnya.
Bima lagi-lagi menegaskan, rekrutmen PPPK akan lebih dulu digelar. Kemudian seleksi CPNS. Kapan itu, menurut Bima nanti setelah rekrutmen CPNS dari sekolah kedinasan dan Papua selesai.
"Ya, triwulan ketiga PPPK-nya, setelah itu CPNS," tandasnya.(jpnn)
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.
"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya (85.555) untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).
Bima menambahkan, formasi PPPK lebih banyak daripada CPNS karena pemerintah fokus menyelesaikan masalah honorer K2 maupun nonkategori. Dalam rekrutmen PPPK tahap II ini, tidak hanya honorer K2 yang bisa kut. Honorer non K2 juga bisa ikut seleksi.
Sedangkan jabatan apa saja yang akan dibuka, Bima mengatakan, diproritaskan untuk jabatan berkaitan dengan layanan publik. Tenaga pendidikan dan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas.
"Tenaga guru masih jadi prioritas utama karena kekurangan guru. Ini akan diselesaikan duluan, ditambah jabatan lainnya," ucapnya.
Bima lagi-lagi menegaskan, rekrutmen PPPK akan lebih dulu digelar. Kemudian seleksi CPNS. Kapan itu, menurut Bima nanti setelah rekrutmen CPNS dari sekolah kedinasan dan Papua selesai.
"Ya, triwulan ketiga PPPK-nya, setelah itu CPNS," tandasnya.(jpnn)
loading...
Post a Comment