 |
| Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean |
BANDA ACEH -- Menjadi heboh di media sosial terkait pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem yang menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh.
Adapun isu yang kembali dihembus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut mengguncang nasional di tengah masalah Pilpres yang cukup panas belakangan ini.
Sejumlah tokoh politik nasional juga ikut menanggapi hal tersebut.
Pantauan Serambinews.com di media sosial Twitter, Selasa (28/5/2019), kata Aceh mendadak menjadi trending topic, yang dipenuhi dengan pembahasan tentang referendum Aceh.
Komentar para netizen juga beragam, ada yang mempertanyakan, mendukung, dan ada yang mengingatkan bahwa ini peringatan bagi Pemerintah.
Isu referendum ini awalnya mencuat dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).
Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf mengatakan, bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.
“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Mualem lagi yang kembali disambut tepuk tangan lebih riuh.
"Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.
Pernyataan Mualem yang juga Ketua Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Aceh dan Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi kemudian menjadi viral di media sosial.
Apalagi dua senator Aceh, Fachrul Razi dan Rafli Kande juga mendukung dan siap memperjuangkan hal itu di Jakarta.
Tak hanya tokoh lokal, komentar juga datang dari tokoh nasional, salah satunya Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Ia mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak menganggap sepele wacana referendum ini.
"Pernyataan REFERENDUM Aceh jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!!
Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TIDAK ADIL," tulis Ferdinand di akun twitternya.
Komentar politisi partai Demokrat yang juga Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi langsung mendapat banyak tanggapan.
Pantauan Serambinews.com hingga pukul 02.30 WIB, cuitannya itu sudah diretwet sebanyak 1.891 kali dan disukai 5.911 dan terus bertambah.
Selain Ferdinand, komentar juga datang dari Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Melalui akun Twitternya Ia meminta rakyat Aceh bersabar dan Indonesia harus tetap utuh.
"Sbg orang yg lahir dan pernah bersekolah di Aceh, sy berharap rakyat dan tokoh Aceh bersabar. NKRI artinya Aceh ada didalamnya. Keadilan hrs diperjuangkan memang, jangan pernah menyerah dan surut nyali," tulis Dahnil.
Dikutip dari Wikipedia.org, Dahnil memang lahir di Aceh tepatnya di Aceh Tamiang pada 10 April 1982 lalu.
Dahnil merupakan seorang dosen, aktivis, ekonom, dan pemerhati kebijakan publik, pengusaha dan politikus.
Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 24 Desember 2014 menggantikan Saleh Partaonan Daulay setelah terpilih dalam Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji, Padang, Sumatra Barat, 23 November 2014.
Ia juga menjabat sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Interfaith Youth Network (RfP-APIYN) periode 2014–2019.
Dan saat ini, dia ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Sumber: Serambinews.com
Adapun isu yang kembali dihembus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut mengguncang nasional di tengah masalah Pilpres yang cukup panas belakangan ini.
Sejumlah tokoh politik nasional juga ikut menanggapi hal tersebut.
Pantauan Serambinews.com di media sosial Twitter, Selasa (28/5/2019), kata Aceh mendadak menjadi trending topic, yang dipenuhi dengan pembahasan tentang referendum Aceh.
Komentar para netizen juga beragam, ada yang mempertanyakan, mendukung, dan ada yang mengingatkan bahwa ini peringatan bagi Pemerintah.
Isu referendum ini awalnya mencuat dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).
Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf mengatakan, bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.
“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Mualem lagi yang kembali disambut tepuk tangan lebih riuh.
"Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.
Pernyataan Mualem yang juga Ketua Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Aceh dan Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi kemudian menjadi viral di media sosial.
Apalagi dua senator Aceh, Fachrul Razi dan Rafli Kande juga mendukung dan siap memperjuangkan hal itu di Jakarta.
Tak hanya tokoh lokal, komentar juga datang dari tokoh nasional, salah satunya Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Ia mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak menganggap sepele wacana referendum ini.
"Pernyataan REFERENDUM Aceh jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!!
Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TIDAK ADIL," tulis Ferdinand di akun twitternya.
Komentar politisi partai Demokrat yang juga Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi langsung mendapat banyak tanggapan.
Pantauan Serambinews.com hingga pukul 02.30 WIB, cuitannya itu sudah diretwet sebanyak 1.891 kali dan disukai 5.911 dan terus bertambah.
Selain Ferdinand, komentar juga datang dari Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Melalui akun Twitternya Ia meminta rakyat Aceh bersabar dan Indonesia harus tetap utuh.
"Sbg orang yg lahir dan pernah bersekolah di Aceh, sy berharap rakyat dan tokoh Aceh bersabar. NKRI artinya Aceh ada didalamnya. Keadilan hrs diperjuangkan memang, jangan pernah menyerah dan surut nyali," tulis Dahnil.
Dikutip dari Wikipedia.org, Dahnil memang lahir di Aceh tepatnya di Aceh Tamiang pada 10 April 1982 lalu.
Dahnil merupakan seorang dosen, aktivis, ekonom, dan pemerhati kebijakan publik, pengusaha dan politikus.
Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 24 Desember 2014 menggantikan Saleh Partaonan Daulay setelah terpilih dalam Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji, Padang, Sumatra Barat, 23 November 2014.
Ia juga menjabat sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Interfaith Youth Network (RfP-APIYN) periode 2014–2019.
Dan saat ini, dia ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Sumber: Serambinews.com
loading...
Post a Comment