Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai alokasi anggaran perjalanan dinas dalam APBA Tahun 2019 sangat boros yakni mencapai Rp448 miliar lebih untuk perjalanan dalam dan luar negeri di jajaran pemerintah Aceh dan anggota DPR Aceh.

“Sejak ada dana Otsus, perjalanan dinas terus dilakukan setiap tahun tapi kita tidak melihat hasil yang signifikan dari perjalanan dinas itu khususnya yang ke luar negeri,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Kamis (10/1) di Banda Aceh.

Menurut dia, seharusnya perjalanan dinas khususnya ke luar negeri dijajaki perjanjian yang telah memiliki dasar kerjasama untuk Aceh.

“Jika baru menjajaki, saya pikir akan boros dan perjalanan itu akan sia-sia yang hanya menghabiskan anggaran saja, tanpa hasil yang pasti,”ungkapnya.

Lolosnya pagu anggaran di APBA 2019 karena lemahnya pembahasan anggaran di DPRA. “Kalau DPRA, kami lihat mereka sederhana saja, jika sudah ada dana aspirasi mereka anggap aman sehingga terkesan tidak peduli mata anggaran lain, karena ini dari dulu kami menolak dana aspirasi yang akan melemahkan pengawas dan peran DPRA sendiri," jelasnya.

Dana aspirasi ini merupakan usulan program berdasarkan pokok pikiran dan masukan anggota dewan yang muncul dalam pembahasan anggaran anggota DPRA bersama SKPA. Nama dana aspirasi pun berubah menjadi anggaran pokok pikiran (pokir) karena mendapat kecaman.

"Anggaran pokir tahun ini untuk tiap dewan Rp20 miliar sedangkan untuk tingkat pimpinan dapat Rp75 miliar. Pemerintah diharapkan dapat anggaran boros di APBA 2019 yang alokasinya lebih dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh," harapnya.

Meskipun APBA disahkan 31 Desember 2018 lalu, kata Alfian, menurut informasi yang diperoleh pada 3 Januari kemarin Sekda Aceh memanggil seluruh SKPA untuk memperbaiki Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Seharusnya selesai di Agustus 2018 lalu, kenapa setelah pengesahan ada perbaikan. Kita menduga ada masalah dalam perencanaan, dimana perencanaan belum selesai tapi dikejar untuk pengesahan anggaran atau tidak jatuh tempo pergub,” paparnya.

Menurut informasi, Plt Gubernur Aceh pun sudah mengintruksikan SKPA agar adanya perbaikan. Pihaknya pun berharap hal ini benar-benar diperbaiki, bukan hanya wacana untuk memperlihatkan ke publik ada perbaikan.

"Kami akan terus pantau kedepannya hal ini dari dokumen-dokumen anggaran Pemerintah Aceh,"pungkas Koordinator MaTA ini. | gatra.com
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.