Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA


Banda Aceh- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberhentikan Gubernur Aceh karena dinilai telah melanggar Undang-undang, khususnya pasal 56 ayat 4 UUPA dan UU No 7 tahun 2017.

“Pelanggaran terhadap UU merupakan pelangaran terhadap sumpah jabatan yang konsekuensinya bisa diberhentikan dari jabatannya, hal ini diatur dalam pasal UUPA pasal 48 ayat 2 huruf d dan f. dalam pasal 48 ayat 4 huruf a di sebutkan bahwa pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur diusulkan kepada Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRA bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur di nyatakan melanggar sumpah jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan wakil Gubernur. Untuk itu, kami mendesak kepada DPRA agar menyatakan pendapat bahwa Gubernur telah melanggar sumpah jabatan karena tidak melaksanakan perintah UU,” kata Ketua YARA Safaruddin.

Menurutnya, sikap Gubernur yang mempertahankan Qanun nomor 6 tahun 2006 sangat bertolak belakang dengan Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang, kalau Gubernur bertahan dengan pelaksanaan regulasi setingkat qanun, kenapa tidak melaksanakan pengibaran bendera Bulan Bintang sebagaimana telah disahkan dalam Qanun nomor 3 tahun 2013, sedangkan posisinya Qanun bendera tidak bertentangan dengan Undang-Undang, berbeda dengan Qanun nomor 6 tahun 2006 yang bertentangan dengan UU nomor 11 tahun 2006 dan UU nomor 7 tahun 2017.

Safar menyebutkan, dalam UU nomor 11 tahun 2006, pasal 47, huruf a disebutkan, gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota wakil wali kota dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain.

“Dalam huruf menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan. Sumpah jabatan adalah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segara UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa, dalam hal menolak pelantikan KIP Aceh ini, Gubernur ingkar terhadap sumpah jabatan untuk melaksanakan UU,” katanya.

Safar juga menilai alasan Kepala Biro Hukum yang menyatakan bahwa sikap DPRA dan KPU terkesan ngawur justru Kepala Biro Hukum yang terlalu memaksakan alasannya, padalah alasan yang disampaikan tersebutlah yang ngawur. Dalam UU No 12/2011, pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam ayat 1 disebut hierarkinya adalah: a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.Peraturan Pemerintah; e.Peraturan Presiden; f.Peraturan Daerah Provinsi; dan g.Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

“Perintah UU sudah jelas, jika Pemerintah Aceh berpegang pada Qqanun maka qanun tersebut jauh berada di bawah UU dalam hierarki perundang-undangan sehingga norma yang ada dalam qanun tersebut tidak dapat dipakai karena bertentangan dengan norma UU yang berada di atasnya,” kata Safar.(Red/rls)
loading...

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.