Banda Aceh - Asisten III Setda Aceh Saidan Nafi, mewakili gubernur Aceh, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh tahun 2017, di Amel Convention Center, Senin 13 November 2017.
Rakor keuangan se Aceh, kata Saidan Nafi, sangat diperlukan sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan keuangan daerah. "Diskusikan juga segala informasi terkait kebijakan keuangan dalam rakor ini," kata Saidan Nafi.
Satu hal yang paling penting dari pertemuan itu, kata Saidan Nafi, adalah terwujudnya akuntabilitas keuangan di daerah. Untuk itu, Saidan meminta agar Pemerintah Kabupaten dan Kota se Aceh bisa mencapai target ketetapan waktu pengesahan APBK.
Saidan meminta agar daerah juga membuat laporan keuangan untuk proses audit dan juga meningkatkan porsi belanja APBK demi kepentingan masyarakat Aceh.
Selama ini, kata Saidan Nafi, persoalan keuangan daerah di Aceh sudah semakin baik. "Kita telah membahasnya tepat waktu," katanya. Di tahun 2018, pembahasan dan pengesahan keungan daerah diharapkan selesai di awal tahun anggaran. "Ketetapan waktu sangat berpengaruh dalam penilaian BPK atas kinerja keuangan daerah."
Dalam beberapa waktu terakhir, lanjut Saidan, prestasi keuangan daerah di Aceh terus menunjukan perbaikan. Di tahun 2016 diketahui ada 22 kabupaten kota yang kinerja keuangannya berhasil memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian. "Capakaian itu harus bisa ditingkatkan," kata Saidan.
Sementara Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan semangat dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan.
"Kita akan terus menjalin hubungan baik antara instansi pusat di daerah dengan pemerintah daerah," ujar Zaid.
Dalam kegiatan itu, juga diserahkan piagam pemerintah kepada kabupaten dan kota yang telah menyusun laporan keuangan 2017 dengan baik sehingga mendapat WTP.
Mereka yang mendapatkan piagam adalah Kota Sabang, Subulussalam, Langsa, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireun, pidie dan Pidie Jaya.(Rill)
Rakor keuangan se Aceh, kata Saidan Nafi, sangat diperlukan sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan keuangan daerah. "Diskusikan juga segala informasi terkait kebijakan keuangan dalam rakor ini," kata Saidan Nafi.
Satu hal yang paling penting dari pertemuan itu, kata Saidan Nafi, adalah terwujudnya akuntabilitas keuangan di daerah. Untuk itu, Saidan meminta agar Pemerintah Kabupaten dan Kota se Aceh bisa mencapai target ketetapan waktu pengesahan APBK.
Saidan meminta agar daerah juga membuat laporan keuangan untuk proses audit dan juga meningkatkan porsi belanja APBK demi kepentingan masyarakat Aceh.
Selama ini, kata Saidan Nafi, persoalan keuangan daerah di Aceh sudah semakin baik. "Kita telah membahasnya tepat waktu," katanya. Di tahun 2018, pembahasan dan pengesahan keungan daerah diharapkan selesai di awal tahun anggaran. "Ketetapan waktu sangat berpengaruh dalam penilaian BPK atas kinerja keuangan daerah."
Dalam beberapa waktu terakhir, lanjut Saidan, prestasi keuangan daerah di Aceh terus menunjukan perbaikan. Di tahun 2016 diketahui ada 22 kabupaten kota yang kinerja keuangannya berhasil memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian. "Capakaian itu harus bisa ditingkatkan," kata Saidan.
Sementara Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan semangat dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan.
"Kita akan terus menjalin hubungan baik antara instansi pusat di daerah dengan pemerintah daerah," ujar Zaid.
Dalam kegiatan itu, juga diserahkan piagam pemerintah kepada kabupaten dan kota yang telah menyusun laporan keuangan 2017 dengan baik sehingga mendapat WTP.
Mereka yang mendapatkan piagam adalah Kota Sabang, Subulussalam, Langsa, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireun, pidie dan Pidie Jaya.(Rill)
loading...
Post a Comment