YANGON - Pemerintah Myanmar mengatakan sedikitnya lima polisi dan tujuh gerilyawan Muslim Rohingya tewas dalam semalam di negara bagian Rakhine. Militan Muslim melancarkan serangan terkoordinasi terhadap 24 pos polisi dan mencoba memasuki sebuah pangkalan militer.
Serangan tersebut menandai peningkatan dramatis dalam konflik yang terjadi di Rakhine sejak Oktober lalu. Kala itu serangan serupa yang menewaskan sembilan polisi memicu serangan militer besar-besaran diiringi tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran sipil seperti dilansir dari Reuters, Jumat (25/8/2017).
Operasi militer tersebut kemudian mengakibatkan sekitar 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menuduh pasukan keamanan Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintah Myanmar menolak penyelidikan PBB terkait laporan pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap komunitas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Menurut Myanmar, penyelidikan itu hanya memperparah situasi.
Nasib sekitar 1 juta warga muslim Rohingya telah muncul sebagai salah satu isu HAM yang paling diperdebatkan di Dewan HAM PBB.
Status kewarganegaraan komunitas Rohingya ditolak oleh pemerintah Myanmar dan dikategorikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pemerintah Suu Kyi sejatinya mencela kekerasan terhadap warga Rohingya, namun tidak berbuat banyak untuk memperbaiki nasib mereka.| Sindonews
Serangan tersebut menandai peningkatan dramatis dalam konflik yang terjadi di Rakhine sejak Oktober lalu. Kala itu serangan serupa yang menewaskan sembilan polisi memicu serangan militer besar-besaran diiringi tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran sipil seperti dilansir dari Reuters, Jumat (25/8/2017).
Operasi militer tersebut kemudian mengakibatkan sekitar 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menuduh pasukan keamanan Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerintah Myanmar menolak penyelidikan PBB terkait laporan pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan terhadap komunitas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Menurut Myanmar, penyelidikan itu hanya memperparah situasi.
Nasib sekitar 1 juta warga muslim Rohingya telah muncul sebagai salah satu isu HAM yang paling diperdebatkan di Dewan HAM PBB.
Status kewarganegaraan komunitas Rohingya ditolak oleh pemerintah Myanmar dan dikategorikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pemerintah Suu Kyi sejatinya mencela kekerasan terhadap warga Rohingya, namun tidak berbuat banyak untuk memperbaiki nasib mereka.| Sindonews
loading...
Post a Comment