 |
| Presiden Joko Widodo (Dok.JawaPos) |
Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor.
Jokowi melihat hingga sekarang, proses perizinan terkait investasi masih sangat lambat.
Bukan rahasia lagi jika di sejumlah daerah, mengurus izin invetasi cukup memakan waktu yang lama.
Dalam satu izin saja, prosesnya dapat memakan waktu satu minggu bahkan sampai berbulan-bulan.
Padahal, proses administrasi saat ini sudah sangat terbantu dengan kemajuan informasi dan teknologi.
"Perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih lebih dari satu tahun. Ada saya dengar. Sudah jangan diterus-teruskan," ujarnya dalam Rakornas TPID di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7).
"Jaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," lanjutnya.
Mantan Walikota Solo ini mendesak agar proses perizinan investasi bisa dipangkas dalam hitungan jam.
Jika biasanya satu proses perizinan memakan waktu satu minggu, maka kedepannya proses itu harus bisa dipangkas menjadi satu jam.
Jokowi lantas mencontohkan kesuksesan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM, kata Jokowi, mampu memangkas proses perizinan. Dalam pengajuan sembilan izin investasi saja, BKPM dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga jam.
"Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing , angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam. Ini bisa kita selesaikan. Bagaimana ubah sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun jam," terangnya.
Jika pusat dapat melakukannya, kata Jokowi, daerah seharusnya bisa lebih baik. Alasannya lingkup pemerintah daerah tidak sebesar pemerintah pusat.
Dirinya tidak ingin para investor menertawakan lamanya proses perizinan di Tanah Air.
"Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin-izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini," pungkasnya.| Jawapos
Jokowi melihat hingga sekarang, proses perizinan terkait investasi masih sangat lambat.
Bukan rahasia lagi jika di sejumlah daerah, mengurus izin invetasi cukup memakan waktu yang lama.
Dalam satu izin saja, prosesnya dapat memakan waktu satu minggu bahkan sampai berbulan-bulan.
Padahal, proses administrasi saat ini sudah sangat terbantu dengan kemajuan informasi dan teknologi.
"Perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih lebih dari satu tahun. Ada saya dengar. Sudah jangan diterus-teruskan," ujarnya dalam Rakornas TPID di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7).
"Jaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," lanjutnya.
Mantan Walikota Solo ini mendesak agar proses perizinan investasi bisa dipangkas dalam hitungan jam.
Jika biasanya satu proses perizinan memakan waktu satu minggu, maka kedepannya proses itu harus bisa dipangkas menjadi satu jam.
Jokowi lantas mencontohkan kesuksesan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM, kata Jokowi, mampu memangkas proses perizinan. Dalam pengajuan sembilan izin investasi saja, BKPM dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga jam.
"Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing , angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam. Ini bisa kita selesaikan. Bagaimana ubah sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun jam," terangnya.
Jika pusat dapat melakukannya, kata Jokowi, daerah seharusnya bisa lebih baik. Alasannya lingkup pemerintah daerah tidak sebesar pemerintah pusat.
Dirinya tidak ingin para investor menertawakan lamanya proses perizinan di Tanah Air.
"Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin-izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini," pungkasnya.| Jawapos
loading...
Post a Comment