 |
| Ilustrasi |
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Muchammad Iriawan mengeluarkan pernyataan untuk waspada potensi kerawanan jelang puncak Pilkada Serentak 2017 di Jakarta. Tak hanya kepada Kapolda, Kapolri juga menginstrukiskan hal yang sama kepada Pangdam Jaya, Panwaslu DKI, dan KPU DKI.
"Supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi-potensi kerawanan," ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/2).
Selain itu, Tito juga mengingatkan agar ada atensi terhadap ajakan memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di masa tenang Pilkada. Termasuk ajakan oleh pihak tertentu di tempat-tempat ibadah.
"Kalau (ajakan) dilakukan dengan cara pemaksaan, kepada pihak lain, atau ada pesan intimidasi sekalipun secara psikologis bukan fisik kepada pihak lain, saya sudah perintahkan kepada Kapolda Metro (untuk ditindak)," kata dia.
Tito menambahkan, dirinya juga mengingatkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bila terjadi pelanggaran, harus ditindak secara tegas.
"Karena kita ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia)," ucapnya.
Menurut Tito, pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali ini harus berlangsung aman dan damai. Pemilih harus diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerahnya sesuai dengan pertimbangan masing-masing.
"Bebas dia menentukan pilihannya sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Bukan karena dipaksa ini, dipaksa itu, apalagi dengan alasan-alasan tertentu. Kasihan negara ini nantinya," pungkasnya. [eko]
"Supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi-potensi kerawanan," ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/2).
Selain itu, Tito juga mengingatkan agar ada atensi terhadap ajakan memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di masa tenang Pilkada. Termasuk ajakan oleh pihak tertentu di tempat-tempat ibadah.
"Kalau (ajakan) dilakukan dengan cara pemaksaan, kepada pihak lain, atau ada pesan intimidasi sekalipun secara psikologis bukan fisik kepada pihak lain, saya sudah perintahkan kepada Kapolda Metro (untuk ditindak)," kata dia.
Tito menambahkan, dirinya juga mengingatkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bila terjadi pelanggaran, harus ditindak secara tegas.
"Karena kita ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia)," ucapnya.
Menurut Tito, pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali ini harus berlangsung aman dan damai. Pemilih harus diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerahnya sesuai dengan pertimbangan masing-masing.
"Bebas dia menentukan pilihannya sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Bukan karena dipaksa ini, dipaksa itu, apalagi dengan alasan-alasan tertentu. Kasihan negara ini nantinya," pungkasnya. [eko]
loading...
Post a Comment