 |
| Ilustrasi |
Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menyerahkan data dan arsip wilayah kerja migas kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Saat ini terdapat 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi di Aceh.
Dari 11 kontraktor tersebut, dua sudah dalam tahap produksi, tiga sedang dalam fase pengembangan lapangan, dan sisanya masih dalam tahapan eksplorasi. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi kepada Kepala BPMA Marzuki Daham di Pusat Arsip SKK Migas, Tangerang, Banten, Jumat (7/10).
Amien menambahkan SKK Migas telah melakukan identifikasi terhadap data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh yang selama ini dikelola SKK Migas. Meskipun data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh sudah diserahkan SKK Migas kepada BPMA, kerjasama antara dua lembaga masih tetap dapat berjalan sebagaimana biasa. “Kita masih bisa saling mendukung dan saling membantu,” ujarnya.
Saat ini BPMA sedang dalam masa transisi untuk menerima pengalihan manajemen pengelolaan industri hulu migas di Aceh dari SKK Migas. Selama masa transisi, SKK Migas memberikan dukungan penuh baik dari sisi pekerja, proses bisnis dan tata kelola. Pengambilan keputusan untuk pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh telah menjadi tanggung jawab kepala BPMA sejak dilantik pada 11 April 2016.
“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar BPMA segera dapat beroperasi secara independen dan memberikan kontribusi penerimaan negara sektor migas yang lebih baik,” ujar Kepala BPMA Marzuki Daham.
Berbagai proses sedang disiapkan termasuk organisasi dan rencana kerja tahun 2017, salah satunya BPMA akan segera melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menunggu persetujuan anggaran APBN dari pemerintah. Diharapkan pada tahun 2017 BPMA sudah dapat beroperasi secara mandiri. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menyerahkan data dan arsip wilayah kerja migas kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Saat ini terdapat 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi di Aceh.
Dari 11 kontraktor tersebut, dua sudah dalam tahap produksi, tiga sedang dalam fase pengembangan lapangan, dan sisanya masih dalam tahapan eksplorasi. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi kepada Kepala BPMA Marzuki Daham di Pusat Arsip SKK Migas, Tangerang, Banten, Jumat (7/10).
Amien menambahkan SKK Migas telah melakukan identifikasi terhadap data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh yang selama ini dikelola SKK Migas. Meskipun data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh sudah diserahkan SKK Migas kepada BPMA, kerjasama antara dua lembaga masih tetap dapat berjalan sebagaimana biasa. “Kita masih bisa saling mendukung dan saling membantu,” ujarnya.
Saat ini BPMA sedang dalam masa transisi untuk menerima pengalihan manajemen pengelolaan industri hulu migas di Aceh dari SKK Migas. Selama masa transisi, SKK Migas memberikan dukungan penuh baik dari sisi pekerja, proses bisnis dan tata kelola. Pengambilan keputusan untuk pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh telah menjadi tanggung jawab kepala BPMA sejak dilantik pada 11 April 2016.
“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar BPMA segera dapat beroperasi secara independen dan memberikan kontribusi penerimaan negara sektor migas yang lebih baik,” ujar Kepala BPMA Marzuki Daham.
Berbagai proses sedang disiapkan termasuk organisasi dan rencana kerja tahun 2017, salah satunya BPMA akan segera melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menunggu persetujuan anggaran APBN dari pemerintah. Diharapkan pada tahun 2017 BPMA sudah dapat beroperasi secara mandiri. (kontan.co.id)
Dari 11 kontraktor tersebut, dua sudah dalam tahap produksi, tiga sedang dalam fase pengembangan lapangan, dan sisanya masih dalam tahapan eksplorasi. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi kepada Kepala BPMA Marzuki Daham di Pusat Arsip SKK Migas, Tangerang, Banten, Jumat (7/10).
Amien menambahkan SKK Migas telah melakukan identifikasi terhadap data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh yang selama ini dikelola SKK Migas. Meskipun data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh sudah diserahkan SKK Migas kepada BPMA, kerjasama antara dua lembaga masih tetap dapat berjalan sebagaimana biasa. “Kita masih bisa saling mendukung dan saling membantu,” ujarnya.
Saat ini BPMA sedang dalam masa transisi untuk menerima pengalihan manajemen pengelolaan industri hulu migas di Aceh dari SKK Migas. Selama masa transisi, SKK Migas memberikan dukungan penuh baik dari sisi pekerja, proses bisnis dan tata kelola. Pengambilan keputusan untuk pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh telah menjadi tanggung jawab kepala BPMA sejak dilantik pada 11 April 2016.
“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar BPMA segera dapat beroperasi secara independen dan memberikan kontribusi penerimaan negara sektor migas yang lebih baik,” ujar Kepala BPMA Marzuki Daham.
Berbagai proses sedang disiapkan termasuk organisasi dan rencana kerja tahun 2017, salah satunya BPMA akan segera melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menunggu persetujuan anggaran APBN dari pemerintah. Diharapkan pada tahun 2017 BPMA sudah dapat beroperasi secara mandiri. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menyerahkan data dan arsip wilayah kerja migas kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Saat ini terdapat 11 Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi di Aceh.
Dari 11 kontraktor tersebut, dua sudah dalam tahap produksi, tiga sedang dalam fase pengembangan lapangan, dan sisanya masih dalam tahapan eksplorasi. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi kepada Kepala BPMA Marzuki Daham di Pusat Arsip SKK Migas, Tangerang, Banten, Jumat (7/10).
Amien menambahkan SKK Migas telah melakukan identifikasi terhadap data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh yang selama ini dikelola SKK Migas. Meskipun data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh sudah diserahkan SKK Migas kepada BPMA, kerjasama antara dua lembaga masih tetap dapat berjalan sebagaimana biasa. “Kita masih bisa saling mendukung dan saling membantu,” ujarnya.
Saat ini BPMA sedang dalam masa transisi untuk menerima pengalihan manajemen pengelolaan industri hulu migas di Aceh dari SKK Migas. Selama masa transisi, SKK Migas memberikan dukungan penuh baik dari sisi pekerja, proses bisnis dan tata kelola. Pengambilan keputusan untuk pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh telah menjadi tanggung jawab kepala BPMA sejak dilantik pada 11 April 2016.
“Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar BPMA segera dapat beroperasi secara independen dan memberikan kontribusi penerimaan negara sektor migas yang lebih baik,” ujar Kepala BPMA Marzuki Daham.
Berbagai proses sedang disiapkan termasuk organisasi dan rencana kerja tahun 2017, salah satunya BPMA akan segera melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menunggu persetujuan anggaran APBN dari pemerintah. Diharapkan pada tahun 2017 BPMA sudah dapat beroperasi secara mandiri. (kontan.co.id)
loading...
Post a Comment