Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah melantik dr. M Yani. M.Kes. PKK sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (17/10).
Acara pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh serta Kepala BKKBN RI Bapak dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D
Dalam sambutannya, Gubernur Zaini berharap kepada Kepala Perwakian BKKBN yang baru dilantik agar senantiasa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh, sehingga berbagai program-program kependudukan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar.
“Tidak bisa dibantah, upaya mewujudkan keluarga sejahtera merupakan langkah penting bagi kita untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Salah satu program penting untuk mewujudkan harapan itu adalah menjalankan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan baik, sebab fakta membuktikan kalau kesuksesan Program ini berbanding lurus dengan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia boleh dikatakan cukup berhasil dalam mengampanyekan program Keluarga Berencana, terutama pada era 80-an hingga tahun 2000 dimana Indonesia sukses menekan laju pertumbuhan penduduk, dari 5,6 menjadi 2,8 per tahun dan mampu menurunkan total fertility rate (TFR) sebesar 50%.
Namun setelah era otonomi berlangsung, kata Gubernur Zaini. komitmen politis terhadap Program KB ini terasa melemah di daerah. “Akibatnya program pengendalian penduduk mengalami stagnan, bahkan di beberapa daerah, program ini hampir-hampir terabaikan. Tak mengherankan jika secara nasional, pertumbuhan penduduk mencapai selama sepuluh tahun terakhir mencapai 20 sampai 25 juta jiwa,” katanya.
Tingkatkan Program Kependudukan di Aceh
Khusus untuk Aceh, Gubernur Zaini menyebutkan persoalan kependudukan merupakan masalah serius karena dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk Aceh cenderung meningkat.
“Sebagai gambaran, pada tahun 2005, jumlah penduduk di Aceh hanya 4,1 juta jiwa. Tapi pada tahun 2010, jumlah itu meningkat menjadi 4,49 juta jiwa, atau bertambah sebesar 2,32 persen per tahun dan pada tahun 2015 mencapai 5,001 juta jiwa. Bahkan untuk wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Barat, pertumbuhan penduduknya mencapai 5 sampai 7 persen, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 1,4 persen,” jelas Gubernur Zaini.
Dengan situasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih dalam proses transisi, Gubernur menyatakan idealnya Aceh harus dapat menekan pertumbuhan penduduk hingga mendekati satu persen, sehingga proses pembinaan keluarga sejahtera bisa lebih fokus. “Karena itulah, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Progam KB di Aceh karena masalah tersebut terkait dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pangan, lapangan pekerjaan dan sebagainya,” ungkap Gubernur.
Menanggapi hal itu, Gubernur Zaini mengaku telah meminta agar Pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Aceh ikut ambil bagian dalam kegiatan revitalisasi Program KB di daerah masing-masing dan memberikan hasil yang cukup baik.
“Hasilnya terbukti selama dua tahun terakhir ini, program-program KB yang dijalankan BKKBN Aceh mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berbagai instansi dan lembaga di jajaran pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota, turut ambil bagian dalam menjalankan program itu,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Zaini berharap agar kepala BKKBN Aceh yang baru dilantik dapat menjadi motor untuk membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah ditingkat propinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program KB di Aceh yang efektif dan menyentuh hati masyarakat.(Rill)
Acara pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh serta Kepala BKKBN RI Bapak dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D
Dalam sambutannya, Gubernur Zaini berharap kepada Kepala Perwakian BKKBN yang baru dilantik agar senantiasa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh, sehingga berbagai program-program kependudukan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar.
“Tidak bisa dibantah, upaya mewujudkan keluarga sejahtera merupakan langkah penting bagi kita untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Salah satu program penting untuk mewujudkan harapan itu adalah menjalankan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan baik, sebab fakta membuktikan kalau kesuksesan Program ini berbanding lurus dengan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia boleh dikatakan cukup berhasil dalam mengampanyekan program Keluarga Berencana, terutama pada era 80-an hingga tahun 2000 dimana Indonesia sukses menekan laju pertumbuhan penduduk, dari 5,6 menjadi 2,8 per tahun dan mampu menurunkan total fertility rate (TFR) sebesar 50%.
Namun setelah era otonomi berlangsung, kata Gubernur Zaini. komitmen politis terhadap Program KB ini terasa melemah di daerah. “Akibatnya program pengendalian penduduk mengalami stagnan, bahkan di beberapa daerah, program ini hampir-hampir terabaikan. Tak mengherankan jika secara nasional, pertumbuhan penduduk mencapai selama sepuluh tahun terakhir mencapai 20 sampai 25 juta jiwa,” katanya.
Tingkatkan Program Kependudukan di Aceh
Khusus untuk Aceh, Gubernur Zaini menyebutkan persoalan kependudukan merupakan masalah serius karena dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk Aceh cenderung meningkat.
“Sebagai gambaran, pada tahun 2005, jumlah penduduk di Aceh hanya 4,1 juta jiwa. Tapi pada tahun 2010, jumlah itu meningkat menjadi 4,49 juta jiwa, atau bertambah sebesar 2,32 persen per tahun dan pada tahun 2015 mencapai 5,001 juta jiwa. Bahkan untuk wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Barat, pertumbuhan penduduknya mencapai 5 sampai 7 persen, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 1,4 persen,” jelas Gubernur Zaini.
Dengan situasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih dalam proses transisi, Gubernur menyatakan idealnya Aceh harus dapat menekan pertumbuhan penduduk hingga mendekati satu persen, sehingga proses pembinaan keluarga sejahtera bisa lebih fokus. “Karena itulah, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Progam KB di Aceh karena masalah tersebut terkait dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pangan, lapangan pekerjaan dan sebagainya,” ungkap Gubernur.
Menanggapi hal itu, Gubernur Zaini mengaku telah meminta agar Pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Aceh ikut ambil bagian dalam kegiatan revitalisasi Program KB di daerah masing-masing dan memberikan hasil yang cukup baik.
“Hasilnya terbukti selama dua tahun terakhir ini, program-program KB yang dijalankan BKKBN Aceh mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berbagai instansi dan lembaga di jajaran pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/kota, turut ambil bagian dalam menjalankan program itu,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Zaini berharap agar kepala BKKBN Aceh yang baru dilantik dapat menjadi motor untuk membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah ditingkat propinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program KB di Aceh yang efektif dan menyentuh hati masyarakat.(Rill)
loading...
Post a Comment