Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agam Inong Aceh Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Baksos Bambang Tri Banda Aceh Banjir Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bimtek Dana Desa Bireuen Bisnis Blue Beetle BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya BUMN Carona corona Covid-19 Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos dayah Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI DPRK Lhokseumawe Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Film Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gaya Hidup Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum Humor HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf Israel IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemanusiaan Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa Lapas Lapas Klas I Medan Lapas Tanjungbalai lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Migas Milad GAM Mitra Berita Modal Sosial Motivasi Motogp MPU Aceh Mudik Mudik Lebaran MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narapidana Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patani Patroli Pekalongan Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Penelitian Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh Pilkades Pj Gubernur PKI PLN PNL Polisi Politik Pomda Aceh PON Aceh-Sumut XXI Poso PPWI Presiden Projo PT PIM Pungli PUSPA Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebgram Selebriti Senator Sinovac SMMPTN sosial Sosok Sport Status-Papua Stunting Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tol Aceh Tsunami Aceh Turki Ulama Universitas Malikussaleh USA Vaksin MR Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 vid Video vidio Viral Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

StatusAceh.Net - Belasan aktivis Pusat Kajian Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh menggelar aksi di depan Pendopo Gubernur Aceh, Senin (5/9). Pada aksi ini, mereka meminta Pemerintah Aceh agar mengkaji ulang rencana berutang kepada Bank Pemerintah Jerman sebanyak Rp 1,9 triliun lebih.

Utang tersebut rencananya untuk pembangunan fisik rumah sakit regional di Aceh, sebagai rumah sakit rujukan Pemerintah Aceh selain Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh. Rumah sakit regional tersebut nantinya dibangun dengan pinjaman utang luar negeri dari Bank Pemerintah Jerman.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan pihak kepolisian. Belasan aktivis PAKAR dari berbagai kampus di Banda Aceh secara bergantian berorasi di depan pintu gerbang Pendopo Gubernur. Selain berorasi, aktivis PAKAR membawa spanduk berisikan penolakan terhadap pembangunan rumah sakit regional dari utang luar negeri.

"Kita tegas menolak utang luar negeri untuk membangun bangunan rumah sakit regional di daerah. Karena kami khawatir, ini menjadi beban kepada anak cucu kita nanti harus menanggung beban utang sejak dia lahir," kata Ketua PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir, Senin (5/9) usai aksi.

Menurutnya, di Aceh sekarang kebutuhan mendesak bukan pembangunan fisik rumah sakit. Akan tetapi, peningkatan pelayanan, baik di rumah sakit maupun pendidikan serta pembukaan lapangan pekerjaan. Karena dengan beban utang luar negeri tersebut dikhawatirkan akan semakin memperburuk ekonomi rakyat Aceh.

"Khusus rumah sakit, lebih lebih baik dibenahi rumah sakit daerah yang sudah ada, bukan membangun rumah sakit baru. Justru rumah sakit yang ada di daerah yang harus ditingkatkan kualitasnya dengan menambah dokter spesialis dan perlengkapan rumah sakit yang canggih," terangnya.

Rencana utang luar negeri sudah pernah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemudian disetujui kembali. Persetujuan ini, Khaidir mengendus ada kepentingan politik jelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Sehingga perlu segera dikaji ulang dan di DPRA diminta untuk membatalkan rencana tersebut.

"Kami curiga dengan utang ini jelang Pilkada, justru dengan rencana utang ini semakin memperjelas Aceh masih menganut ekonomi kapitalis," jelasnya.(merdeka.com)
loading...
Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.