Sigli - Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Mukim Se-Kabupaten Pidie Tahun 2016 di Oproom Setdakab Pidie, Kota Sigli, tanggal 4 Agustus 2016.
Rakor yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Pidie dihadiri para imum mukim Se-Kabupaten Pidie juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala BPM Kab. Pidie, Kepala Kesbangpol Kab. Pidie, Kepala Distannak Kab. Pidie, Disdukcapil Kab. Pidie JKMA Aceh, JKMA Pidie, wartawan, dan Kasubbag Pemerintahan Mukim dan Gampong T. Iqbal yang bertindak sebagai moderator.
Rakor yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Pidie dihadiri para imum mukim Se-Kabupaten Pidie juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala BPM Kab. Pidie, Kepala Kesbangpol Kab. Pidie, Kepala Distannak Kab. Pidie, Disdukcapil Kab. Pidie JKMA Aceh, JKMA Pidie, wartawan, dan Kasubbag Pemerintahan Mukim dan Gampong T. Iqbal yang bertindak sebagai moderator.
Rakor dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Pemerintahan Mukim Kita Tingkatkan Peran Imum Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pembanguan, Adat Istiadat dan Syariat Islam”. Bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan mukim di Aceh dan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi program sekaligus solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim di Kabupaten Pidie.
Rapat Koordinasi tersebut dikuti hampir seluruh imum mukim dari total 97 mukim se-Kabupaten Pidie dan dirangkai dengan kegiatan penyerahan tiga SK Bupati tentang Penetapan Batas Mukim Paloh, Kunyet dan Beungga, diskusi bersama narasumber, dan perumusan rekomendasi rakor.
Adapun tujuh poin Rekomendasi Rakor Pemerintahan Mukim Se Kabupaten Pidie Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Pidie untuk melakukan penguatan kelembagaan mukim terkait dengan peningkatan kapasitas, anggaran, operasional dan infrastruktur pemerintahan mukim.
- Adanya kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pola koordinasi dan relasi antara gampong dengan mukim berkaitan dengan pengawasan dan pengeloaan dana desa, penegasan batas mukim dan administrasi jual beli.
- Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan untuk segera mengesahkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Batas Wilayah Mukim dan Inventarisasi Harta Kekayaan Mukim.
- Pemerintah Aceh melalui BPM Aceh untuk dapat menganggarkan pembangunan sarana-prasana mukim di Aceh (kantor mukim, komputer, kendaraan roda dua dan mobiler sesuai kondisi kab/kota).
- Melibatkan pemerintahan mukim dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah mukim masing-masing.
- Perlu dilakukan penilaian dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk membuat daerah pilot project penyelenggaraan pemerintahan mukimdan memberikan penghargaan atas keberhasilan.
- Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie perlu memberikan penghargaan kepada imum mukim yang habis masa jabatan/meninggal dalam tugas.(Rill)
loading...
Post a Comment