Abdiya aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Utara Agama Aksi 112 Aksi 313 Aleppo Artikel Artis Auto Babel Bambang Tri Banda Aceh Batu Akik Bencana Alam Bendera Aceh Bergek Bireuen Bisnis BNN BNPB Bom Kampung Melayu Budaya Carona corona Cuaca Cut Meutia Daerah Dana Bos Deklarasi Akbar PA Deplomatik Depok Dewan Pers DPR RI Editorial Ekomomi Ekonomi Energi Feature Fito FORMATPAS Foto FPI Gampong Gempa Aceh Gempa Palu Gunung Sinabung Haji HAM Hathar Headlines Hiburan Hindia History Hotel Hukum HUT RI i ikapas nisam Indonesia Industri Info Dana Desa Informasi Publik Inspirasi Internasional Internet Iran Irwandi-Nova Irwndi Yusuf IWO Jaksa JARI Jawa Timur Jejak JKMA Kemenperin Kemenprin Kesehatan Khalwat KIP Kisah Inspiratif Korupsi Koruptor KPK Kriminal Kriminalisasi Kubu Kuliner Langsa lgbt Lhiokseumawe Lhokseumawe Lingkungan Listrik Lombok Lowongan Kerja Maisir Makar Makassar Malaysia Malware WannaCry Masjid Milad GAM Mitra Berita Motivasi Motogp Mudik MUI Musik Muslim Uighur Nanang Haryono Narkotika Nasional News Info Aceh Nisam Nuansa Nusantara Obligasi Olahraga Ombudsman Opini Otomotif OTT Pajak Palu Papua Parpol PAS Patroli Pekanbaru Pelabuhan Pemekaran Aceh Malaka Pemekaran ALA Pemerintah Pemilu Pendidikan Pengadilan Peristiwa Pers Persekusi Pertanian Piala Dunia 2018 Pidie Pidie Jaya Pilkada Pilkada Aceh PKI PLN PNL Polisi Politik Poso PPWI Presiden Pungli Ramadhan Ramuan Raskin Riau ril Rilis Rillis rls Rohingya Rohul Saladin Satwa Save Palestina Sawang Sejarah Selebriti Senator Sosok Sport Status-Papua Sumatera Sunda Empire Suriah Syariat Islam T. Saladin Tekno Telekomunikasi Teror Mesir Terorisme TGB Thailand TMMD reguler ke-106 TNI Tokoh Tsunami Aceh Ulama USA Vaksin MR vid Video vidio Waqaf Habib Bugak Warung Kopi Wisata YantoTarah YARA

Ancam Pangkas Perda Jilbab, FPI Aceh Protes Minta Presiden Pecat Tjahjo Kumolo
Jakarta -  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut tak ada pemerintah daerah yang protes terkait pembatalan 3.143 peraturan daerah bermasalah. Sebab, keputusan pencabutan ribuan perda itu telah disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Proses pembahasan dimulai dari bawah, kami sudah undang kepala biro hukum, kepala biro pemerintahan di masing-masing provinsi yang perdanya dibatalkan," kata Tjahjo di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (23/6).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan membuka ruang diskusi bersama pemda apabila menyebabkan kerugian daerah. Namun Tjahjo yakin, sejauh ini perda yang dibatalkan tidak merugikan pendapatan daerah.

"Ekonomi kan dinamis, semua bisa dikompromikan. Pergerakan daerah dinamis, pergerakan masyarakat juga dinamis," ucapnya.

Menurutnya, penghapusan ribuan perda itu telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalisasi pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan membatalkan perda yang menghambat investasi.

"Karena daerah adalah bagian dari pusat, pusat juga memperhatikan daerah. Maka penguatan otonomi juga pemerintah yang efektif dan efisien ingin kami tumbuhkan," katanya.

Sebelumnya, Kemendagri membatalkan 3.143 perda bermasalah untuk mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi. Perda yang dihapus itu terkait dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.

Tjahjo mengatakan penghapusan ribuan perda bermasalah berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dia yakin, investasi tak akan lagi terhambat dan program pembangunan pemerintah akan berjalan optimal.

"Penghapusan perda jelas akan berdampak pada berkurangnya ekonomi biaya tinggi yang membebani dunia usaha. (Juga) Penanaman modal asinf, penanaman modal dalam negeri di sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan," kata Tjahjo melalu pesan singkat, Selasa (21/6).
(*) Sumber: CNN
loading...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut tak ada pemerintah daerah yang protes terkait pembatalan 3.143 peraturan daerah bermasalah. Sebab, keputusan pencabutan ribuan perda itu telah disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah. "Proses pembahasan dimulai dari bawah, kami sudah undang kepala biro hukum, kepala biro pemerintahan di masing-masing provinsi yang perdanya dibatalkan," kata Tjahjo di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (23/6). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini akan membuka ruang diskusi bersama pemda apabila menyebabkan kerugian daerah. Namun Tjahjo yakin, sejauh ini perda yang dibatalkan tidak merugikan pendapatan daerah.

Label: ,

Post a Comment

loading...

Contact Form

Name

Email *

Message *

StatusAceh.Net. Theme images by i-bob. Powered by Blogger.